Nama : Septi Dwi Ernawati
Npm : 26211678
Kelas : 1EB08
Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh
suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada
individu ataupun kepada organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang paling
mendasar dari berbagai sistem ekonomi yang ada terletak pada bagaimana cara
sistem itu mengatur faktor produksinya. Ada sistem yang memperbolehkan seorang
individu memiliki semua faktor produksi tetapi ada juga sistem yang tidak
memperbolehkan hal ini sehingga semua faktor produksi di pegang oleh pemerintah.
Secara umum ada tiga macam sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yaitu
:
1. Sistem
Ekonomi Pasar (Kapitalisme)
Di dalam sistem ini setiap orang diberi kebebasan unutk
melaksanakan kegiatan perekonomian, baik dalam hal kegiatan menjual dan membeli
barang yang mereka inginkan serta kebebasan dalam memiliki faktor-faktor
produksi. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh laba yang
sebesar-besarnya, sebagai akibatnya barang yang diproduksi dan harga yang
berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan pasar. Beberapa
ciri-ciri sistem ekonomi pasar, antara lain :
a. Penjaminan atas hak milik
perseorangan/swasta
b. Kebebasan penuh dalam berusaha
c. Motif mementingkan diri sendiri
d. Terjadinya persaingan bebas
e. Harga ditentukan oleh mekanisme
pasar
f. Peranan pemerintah
terbatas
2. Sistem
Ekonomi Terencana (Sosialisme)
Di dalam sistem ekonomi sosialis pemerintah diharuskan
memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi, namun kepemilikkan pemerintah
atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian
masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas
faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Adapun beberapa ciri-ciri sistem
ekonomi sosialis, yaitu :
a.
Semua faktor produksi dikuasai oleh negara sehingga
kepemilikkan individu dan swasta tidak
diakui.
b. Negara sepenuhnya
mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.
c. Output dibagikan
merata kepada masyarakat.
d. Semua permasalahan
perekonomian yang timbul dipecahkan oleh pemerintah pusat.
3. Sistem
Ekonomi Campuran
Sistem ini timbul sebagai akibat dari kegagalan sistem
ekonomi pasar yang terlalu ketat, demikian juga halnya dengan sistem ekonomi
terencana, tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat sehingga
muncullah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan
perekonomian yang timbul sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan
sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Beberapa ciri
sistem ekonomi campuran, diantaranya :
a. Hak milik individu atas
faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah.
b. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor
yang menguasai hajat hidup orang banyak.
c. Kebebasan bagi individu unutk
berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan
kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Sistem perekonomian Indonesia mengarah kepada suatu bentuk baru yang
disebut sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan falsafah dan pandangan hidupnya
Pancasila, ciri-cirinya sebagai berikut :
· Pemilihan
barang konsumsi bekas terkendali
· Pemilihan
faktor produksi negara, swasta, dan koperasi
· Mekanisme
pembentukan harga barang pasar terkendali
· Pengambilan
keputusan desentralisasi, musyawarah untuk mufakat
· Insentif
material dan moral
Sistem perekonomian Indonesia diatur dan diarahkan oleh Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, dan Garis-garis Besar Haluan
Negara. Dalam demokrasi harus dihindarkan ciri-ciri negatif, sebagai berikut :
v Sistem free fight liberalisme (persaingan bebas)
v Sistem etatisme (negara dan
aparatur ekonomi negara bersifat dominan)
v Monopoli (pemusatan kekuatan
ekonomi pada satu kelompok)
Pelaku-pelaku
Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Setiap negara mempunyai permasalahan
ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasinya. Ada
negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi
setiap masalah ekonomi, dan pemerintahlah pula yang mengatur semua kegiatan
ekonomi. Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi setiap
masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi diserahkan pada pihak
swasta. Selain itu ada juga negara yang mencari jalan tengah antara keduanya.
Bagaimana setiap negara menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan
sistem ekonomi yang dianutnya. Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya,
negara akan membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi.
Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan
sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah),
perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan
menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah
sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling
bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap
saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka
mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah (BUMN)
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan
kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1 ) Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai
pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan
Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang
positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut
berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut
diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti
sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos
dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta
konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi
dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT
Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya.
Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan
yang kurang menguntungkan.
2 ) Kegiatan konsumsi
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk
menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka
melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah
sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan
bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang
tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh
mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti
membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai
pemerintah, dan sebagainya.
3 ) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah
juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan
pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh
perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan
sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.
Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat
miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh
pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi
banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi,
dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan
distribusi sangat penting.
b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya
berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga
berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda
perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di
Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak
swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS
didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD
1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.
Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai
kebijaksanaan.
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah
memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan,
pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan
swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan
asing.
3. Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
